RDPU Raqan tentang Perubahan Qanun No 12 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Kota Langsa, SAB:  Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun Aceh tentang perubahan atas Qanun no 12 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota Pilkada Aceh yang diikuti KIP dan Panwaslih se-Aceh beserta sejumlah kepala daerah tingkat II dan kepala lembaga lainnya dalam Provinsi Aceh berlangsung di Aula Cakradonya Langsa, Selasa (9/3).

Provinsi Aceh sedang memperjuangkan pelaksanaan Pilkada di Tahun 2022. UU Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006. Akan tetapi UU No 10 Tahun 2016 menentukan Pilkada Nasional di Tahun 2024.

Wakil Walikota Langsa, Dr. H Marzuki Hamid, MM pada Pidatonya menyampaikan, pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu agenda penguatan demokrasi di Indonesia.

Penguatan demokrasi ini merupakan cita-cita dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menggairahkan dalam konstitusi, pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang (UU).

Salah satu proses perwujudan kedaulatan itu adalah pemilu, termasuk Pilkada.
“Perlu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh sejatinya undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai dasar hukum yang bersifat Lex Specialis, terutama pasal 65 ayat (1) Gubernur / Wakil Gubernur, bupati / wakil bupati, dan walikota / wakil walikota dipilih dalam satu pasangan langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemerintahan yang demokratis, bebas, rahasia dan dilaksanakan secara jujur ​​dan adil, ”terang Marzuki Hamid.

Lebih lanjut, Lahirnya UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada nasional dan rencana pemerintah yang akan mengesahkan undang-undang Pemilu yang baru perlu di sikapi dengan cerdas sehingga diperlukan qanun terbaru tentang Pilkada Aceh untuk normalisasi dan aturan-aturan tersebut, agar pelaksanaan pelaksanaan Pilkada serentak di Aceh berjalan dengan lancar dan lancar.

Di akhir pidatonya , Marzuki juga mengingatkan arti dari rancangan perubahan atas Qanun Aceh no 12 tahun 2016 ini, maka kami atas nama pemerintah Kota Langsa mengharapkan kepada Komisi I DPR Aceh dalam pembahasan perubahan qanun ini tetap mengacu pada UU Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006.

Pewarta: Wiwin Hendra

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 300x250