LPAKN-RI PROJAMIN Dampingi Masyarakat Tuntut Haknya  ke Instansi Terkait

Medan, SAB: Pada 30/9/2022, Lembaga Pemantau Aset Keuangan Negara – Profesional Jaringan Mitra Negara LPAKN-RI PROJAMIN mengunjungi badan Pertanahan Negara (atr/BPN ) kanwil kota medan.

Kehadiran LPAKN RI Projamin untuk medampingi masyarakat terkait perkara pembebasan tanah garapan hak masyarakat yang telah/belum terselesaikan oleh pihak instansi tersebut.

Pimpinan LPAKN – RI Projamin F HARIS NASUTION, SH di dampingi oleh tim investigasi bapak tegar prayoga terus memperjuangkan hak rakyat yang ter abaikan dalam penyelesain perkara pembebasan tanah seksi 1 medan binjai.

Data-data yang ada di nara sumber merasa sudah lengkap dan valid untuk bisa mengajukan penyelesaian di hadapan penegak hukum.

Masyarakat pun merasa di perlakukan oleh aparat tidak baik dan kasar di antara nya 11 orang di amankan di kantor polisi 1x 24 jam tanpa ada penjelasan pelanggaran yang di mengerti oleh masyarakat.

Mengunjungi ke kantor BPN kota medan bertemu juga dengan pihak satgas (A ) bapak jefry damanik serta satgas (B ) bapak nurdin nasution,bapak budi sitorus dan ibu july ginting(bagian satgas ukur) yang di tunjuk oleh panitia pejabat BPN.

Pihak satgas pun terkejut tentang data banding dari masyarakat diantara nya peta yang di keluar kan pihak tim ukur dan peta yang di keluarkan oleh pihak hutama karya (HK) berbeda .ada kejanggalan juga di peta tim ukur satgas BPN ter tulis kav KEJAKSAAN.

Setalah di konfirmasi dengan tim ivestigasi LPAKN – RI alasan tim ukur satgas bahwa nama kejaksaan itu hanya lah istilah nama,sangat di pertanyakan serius apa kata nama istilah?? Pihak tim ukur pun belum bisa menjawab secara lisan,bahkan pihak tim ukur meminta pertanyaan tersebut melalui ber surat.

Pihak ukur satgas BPN pun mau bekerja sama dengan LPAKN-RI PROJAMIN untuk membantu memberantas mafia tanah yang telah di intruksikan oleh bapak presiden republik indonesia ,bapak ir H jokowidodo

Serta yang di keluar kan pernyataan kapolri.
Tak hanya diam begitu saja,pihak masyarakat pun meminta LPAKN-RI Projamin ini melaporkan ke kejaksaan tinggi kota medan sumatra utara untuk bikin laporan serta mengasih data apa yang masyarakat pegang selama ini.
demikian ungkap F.Haris Nasution.
(Wiwin Hendra)

banner 300x250

Pos terkait

banner 300x250