Data Tidak Sinkron, DPRK Minta Pemko Langsa Cek Kembali Data Penerima Hibah Rumah

  • Whatsapp

Langsa, SAB: Komisi III DPRK Langsa bersama Tim Panitia Hibah Pemerintah Kota Langsa melakukan Peninjauan Lapangan ke Lokasi Rumah Hibah yang berada di Gampong Timbang Langsa, pada tanggal 23 Desember 2021, yang lalu.

Diduga adanya terjadi tumpang tindih data dan terjadinya transaksi jual beli rumah bantuan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRK Langsa dan Wakil Ketua I DPRK Langsa, Wakil Ketua Komisi III, Anggota Komisi III DPR Kota Langsa.

Wakil Ketua I DPRK Langsa, Saifullah, SE, di dampingi Wakil Ketua Komisi III DPRK Langsa, Jefrry Sentana Putra, saat di temui wartawan di ruang kerjanya, Kamis, 30-12-202, mengatakan bahwa Pimpinan DPRK Langsa bersama Komisi III dan beberapa Dinas terkait beberapa waktu yang lalu telah turun ke lapangan, dan menemukan banyak rumah telah berpindah tangan kepada pemilik awal ke yang lain dengan cara di perjual belikan.

Kalau sesuai dengan data awal sebagaimana yang berhak menerima rumah bantuan tersebut, kami pada prinsipnya DPRK Langsa mendukung sepenuhnya untuk memberikan rumah tersebut untuk masyarakat miskin yang memenuhi spesifikasi dan berhak menerimanya secara gratis.

“Berdasarkan hasil data dari inspektorat jelas- jelas sangat berbeda dengan data yang diberikan oleh dinas Sosial kepada DPRK Langsa, maka dari itu terjadi tumpang tindih data dan ditambah adanya transaksi jual beli rumah antara pemilik awal, yang sudah berpindah tangan ke pemilik yang baru”, ungkapnya.

Hal ini sesuai Surat Inspektorat Kota Langsa Nomor: 84/IKL-LHR/2021 Tanggal: 24 Desember 2021.sebutnya.

Menurut Saifullah seharusnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 399 ayat (1) huruf k menyebutkan bahwa pihak yang dapat menerima hibah adalah perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disarankan kepada Walikota Langsa supaya memerintahkan Tim Hibah Tanah Pemerintah Kota Langsa untuk mendata kembali pihak pihak yang dapat menerima hibah baik perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam sesuai kriteria.

Saifullah juga mengatakan bahwa tujuan review oleh Inspektor Kota Langsa adalah untuk memberikan database data calon penerima hibah.

Wakil Ketua I DPRK Langsa Saifullah, SE, yang di dampingi Wakil Ketua Komisi III Jefrry Sentana S Putra, menegaskan hal di atas menjadi PR kita bersama,

“Agar bantuan rumah yang diberikan tepat sasaran”, harus sesuai dengan pendataan awal, tegas Saifullah.

Kemudian ke depan kita mengharapkan agar tidak terjadi kesalahan fatal seperti ini.

“Pada prinsipnya pimpinan DPRK dan Komisi III, tetap merekomendasi surat hibah aset tersebut,apalagi demi mayarakat yang terkena dampak dan tidak mampu, namun mekanisme tetap dijalankan dan penuhi Syarat syarat rekomendasi yang disampaikan inspektorat”, harap Saifullah.

Agar ke depan tidak memunculkan maslah baru, DPRK Langsa tidak pernah menghambat dan mempersulit, hanya kita minta untuk melengkapi data- data yang kurang, jangan ada gugatan dikemudian hari,”sebut Wakil Ketua I DPRK Langsa.

Di samping itu Wakil Ketua Komisi III DPRK Langsa Jeffry Sentana mengatakan, ada empat isu terkait proses hibah tanah Pemko Langsa yang perlu dibahas dan dalam pembahasan pendalaman lebih lanjut diantaranya Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang hibah, Review Inspektorat Langsa, Kesesuaian Penerima Hibah dan Pengaturan Pasca Hibah.

Pada Tahun 2020 Komisi III telah menyetujui pembangunan skala kawasan dan penataan daerah kumuh. Namun untuk penyerahan asset kepada masyarakat masih dalam proses tahapan konsultasi dan koordinasi pada lembaga terkait untuk mendapat petunjuk lengkap sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku”, tutup Wakil Ketua Komisi III .

Wartawan Wiwin Hendra

banner 300x250

Pos terkait

banner 300x250