MASTER PLAN PENGELOLAAN BANJIR TERPADU ACEH HARUS SEGERA DISUSUN

  • Whatsapp
Ir. TM Zulfikar, MP. Pemerhati Lingkungan, Wakil Ketua Forum PRB Aceh, Koordinator Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) Aceh.

MASTER PLAN PENGELOLAAN BANJIR TERPADU ACEH HARUS SEGERA DISUSUN

Oleh: Ir. T.M. Zulfikar, MP.


Bencana banjir seakan sudah menjadi bencana rutin yang terjadi kapan saja, dimana saja dan dengan durasi waktu yang tidak bisa lagi di prediksi.

Artinya untuk lokasi-lokasi tertentu, terutama di wilayah yang berdekatan dengan daerah aliran sungai (DAS) harus bersiap-siap menerima kedatangan “tamu tak diundang”, berupa bencana banjir, bahkan banjir bandang dalam bentuk air bah yang siap meluluhlantakkan berbagai sarana dan prasarana yang ada, termasuk juga korban manusia jika tak siaga dan waspada.

Menariknya pula hingga saat ini kita di Aceh belum memiliki dokumen master plan pengelolaan banjir secara terpadu guna meminimalisir kejadian bencana tersebut.

Bila pemerintah, termasuk Pemerintah Aceh serius ingin mengurangi risiko bencana, khususnya bencana ekologi, sebaiknya segera disusun grand desain terkait masterplan pengelolaan banjir tersebut.

Info yang kita peroleh dari Dinas Pengairan Aceh, pada tahun 2020 ini sebenarnya akan dibuat master plan tersebut, namun dananya kemudian dialihkan untuk penanganan Covid-19, sehingga tidak jadi dianggarkan.

Untuk menangani persoalan banjir di Aceh secara terpadu, dibutuhkan kajian yang lengkap, paripurna dan tidak parsial. Begitu juga dalam melihat permasalahan juga perlu dilakukan secara terintegrasi mulai dari hulu, tengah dan hilir.

Selama ini kita mendengar dari informasi media dan masyarakat, bahkan bisa melihat langsung di berbagai wilayah terutama di bagian hulu sungai ternyata banyak sekali permasalahan yang terjadi. Sebut saja masalah ilegal logging (pengambilan kayu secara ilegal), ilegal minning (pengambilan tambang secara ilegal) terutama di wilayah hutan, perambahan liar, bahkan terjadinya konversi (Alih fungsi lahan) dari hutan menjadi perkebunan juga masih sangat marak yang mengakibatkan terjadinya degradasi dan deforestasi hutan.

Hal ini harus menjadi bagian dari upaya yang harus ditangani secara serius oleh para pengambil kebijakan. Termasuk penegakan hukumnya oleh aparatur penegak hukum secara serius dan tegas. Hal ini penting karena alam dan lingkungan kita semakin rusak, dan risiko yang harus kita tanggung akibat bencana juga sangat besar.

Lalu dibagikan tengah hingga ke hilir, juga perlu dikaji juga secara baik. Permasalahan lingkungan yang muncul juga beragam, sebut saja terjadinya kerusakan aliran daerah sungai (DAS) akibat pengambilan bahan-bahan non logam dan batuan, seperti galian C, batu gajah atau batu gunung, bahkan pengambilan tanah yang lokasinya tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga tidak jarang juga terjadi banjir diiringi erosi/longsor. Selain di DAS juga terjadi hingga ke muara sungai di pinggiran pantai, sehingga sering terjadi abrasi pantai dan menghambat laju aliran air hingga ke muara.

Hal inilah yang seharusnya dilakukan dan dipastikan menjadi muatan penting di dalam master plan pengelolaan banjir di Aceh. Sehingga jika sudah diketahui permasalahan, maka segera dibuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas program yang matang dan penyediaan dana yang cukup sehingga tindakan yang diambil juga tepat sasaran.

Dalam master plan pengelolaan banjir, selain perencanaan, juga perlu dilihat bagaimana pemanfaatan ruang yang ada, perlindungan dan upaya pelestariannya.

Dalam upaya penanganan bencana alam akibat banjir, yang sering jadi fokus adalah wilayah pesisir yang terdampak banjir. Sementara kerusakan di hulunya yang menjadi sumber pangkal masalah luput dari perhatian.

Dari berbagai bencana yang terjadi saat ini sudah saatnya Pemerintah dengan dukungan semua pihak untuk mulai berpikir bagaimana membangun dengan tetap memperhatikan upaya-upaya pelestarian lingkungan.

Pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sudah tepat, artinya membangun dengan tetap melihat keseimbangan antara faktor ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Pembangunan yang memperhatikan kepentingan saat ini dan kepentingan generasi masa depan. Namun dalam prakteknya belum sepenuhnya direalisasikan di lapangan.

Pembangunan infrastruktur juga masih banyak yang belum memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang dan berbagai regulasi/aturan yang ada.

Di Aceh saat ini ada 9 Wilayah Sungai (WS) besar yang mengalir, diantaranya 4 (empat) yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat antara lain; WS Aceh-Meureudu, WS Jambo Aye, WS Woyla-Batee dan WS Alas-Singkil.

Lalu 4 (empat) WS yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh antara lain; WS Pase-Peusangan, WS Teunom-Lambesoi, WS Tamiang-Langsa, dan WS Baro-Kluet. Lalu ada 1 (satu) WS yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yakni WS Simeulue.

Dari 9 (sembilan) WS tersebut, tentunya perlu dibuat segera masterplannya secara terpadu, terintegrasi dan mampu ditangani secara baik di setiap Daerah Aliran Sungai (DAS) nya, sehingga dengan penanganan dan pengelolaan yang baik dan terarah semoga ke depan bencana banjir dapat diminimalisir dan ditangani dengan baik serta melibatkan parapihak secara bersama-sama.

Penulis Ir. TM Zulfikar, MP. adalah
Pemerhati Lingkungan/Wakil Ketua Forum PRB Aceh/Koordinator Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) Aceh.

banner 300x250

Pos terkait

banner 300x250