APBK Aceh Tamiang Tahun 2021 Disahkan

  • Whatsapp

Kualasimpang, SAB: DPRK bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang  mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. Pengesahan tersebut dilaksanakan pada sidang paripurna pendapat akhir Fraksi DPRK Aceh Tamiang terhadap APBK tahun 2021, di Aula Utama DPRK setempat, Selasa (30/11).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Aceh Tamiang didampingi Wakil Ketua Fadlon. SH dan M. Nur, Hadir pada kesempatan itu Wakil Bupati Aceh Tamiang H.T Insyafuddin, ST, Forkopimda, Anggota DPRK Aceh Tamiang, dan Kepala OPD sejumlah dinas.

Dalam Sidang Paripurna Pendapat Akhir itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang kembali soroti pelaksanaan Pendidikan yang masih dilakukan secara Daring, sementara tempat keramaian lain, seperti pusat perbelanjaan, objek wisata, dan perkantoran tetap beroperasi.

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Tamiang Sepakat, Erawati.

Pada Sidang Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021, di ruang sidang utama gedung dewan setempat.

Hal itu dikatakannya setelah mencermati jawaban Bupati beberapa waktu lalu yang mengatakan proses belajar mengajar saat ini belum dapat dilaksanakan secara tatap muka disebabkan kabupaten itu sedang berada dalam zona orange.

“Beberapa daerah lain di Aceh yang statusnya sama dengan Tamiang sudah kembali melaksanakan sekolah secara normal, mengapa Tamiang tidak?” katanya.

Oleh sebab itu, Ia mengingatkan pemerintah daerah setempat untuk dapat menindaklanjuti terkait hal itu, Era meminta Bupati agar pelaksanaan proses belajar mengajar sekolah-sekolah dapat dilakukan secara tatap muka kembali.

Alangkah mirisnya jika sekolah di Kabupaten Aceh Tamiang terus diliburkan hingga saat ini, anehnya tempat keramaian lain, seperti pusat perbelanjaan, objek wisata, dan perkantoran tetap beroperasi.

Untuk itu, Erawati kembali menegaskan, agar Bupati dapat meninjau kembali kebijakan terkait pembelajaran jarak jauh dan segera melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, dengan mengedepankan prosedur kesehatan yang ketat,” ujarnya.

Di sisi lain juru bicara Fraksi Tamiang Sepakat ini juga  menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat yakni Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tamiang.

Menurut mereka, PDAM Tirta Tamiang masih belum dapat memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan untuk masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang.

Selama ini, kata Erawati, pihaknya masih kerap menerima laporan dan keluhan masyarakat bahwa distribusi dan kualitas air yang sampai ke masyarakat saat ini sangat buruk dan memprihatinkan.

“Baik dari segi pendistribusian yang sering terhambat, maupun kualitas air yang sangat keruh,” kata Erawati.

Untuk itu, pihaknya mengingatkan dan mengharapkan Bupati Aceh Tamiang untuk dapat mengevaluasi kinerja PDAM Tirta Tamiang terkait masalah itu, sehingga pelayanan yang di terima masyarakat nantinya dapat menjadi lebih baik,” katanya.

Erawati juga mengingatkan Bupati Aceh Tamiang agar membuat perencanaan yang matang terkait pembangunan infrastruktur sebelum melaksanakannya.

“Jadi pembangunan itu tidak asal jadi yang dapat bermanfaat dan tepat guna serta dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang secara luas.

Pewarta: Wiwin Hendra

Sumber: Humas Sekdakab Tamiang

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 300x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *