Koord. JPA Aceh: “UU Cipta Kerja Mengancam Kedaulatan Rakyat”

  • Whatsapp
Imam Nugroho, SE.AK. Koordinator Jaringan Peduli Aceh (JPA). Foto.

Meulaboh, SAB – Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law resmi disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna pada Senin (5/10) namun terdapat sejumlah hal yang menjadi sorotan publik dan menuai kontroversi.

Imam Nugroho, SE.Ak, Koordinator Jaringan Peduli Aceh ( JPA) mengeluarkan pernyataan sikap berdasarkan perkembangan yang diikuti, jelas menolak RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU.

Menurut Imam ada sejumlah hal yang meresahkan rakyat bila RUU tersebut disahkan jadi UU di antaranya tidak ada Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Sektoral, yang ada hanya Upah Minimum Propinsi (UMP).

Kata Imam lagi, uang pengantian hak 15% di hapus dan perusahaan tidak lagi dikenakan sanksi bila terlambat membayar upah. Kemudian Tenaga Kerja  Asing (TKA) dapat dipekerjakan secara bebas (termasuk unskill worker), sehingga pengangguran dikhawatirkan meningkat seperti yang di rasakan sejumlah pemuda di Aceh saat ini.

“Maka saya dengan tegas menolak UU tersebut dijalankan karena akan mengancam kedaulatan rakyat, membuka lebar TKA dan investasi asing yang tidak terkendali.¬† Nantinya akan merampas hak kita”, tegas Imam Nugroho yang juga tokoh pemuda Aceh Barat – Selatan tersebut.

“Pantauan saya di sejumlah media massa sejak disahkannya RUU Omnibus Law menjadi UU telah menuai reaksi di tanah air ditandai dengan aksi demontrasi yang terjadi baik dilakukan oleh pekerja maupun mahasiswa, yang tuntutannya menolak tegas UU tersebut dan meminta agar dapat dibatalkan”, tutup Imam Nugroho. (*)

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 300x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *