Sekdakab Aceh Tamiang Sampaikan Perubahan Anggaran Tahun 2021 ke DPRK

  • Whatsapp

Kualasimpang, SAB: Telah dilaksanakan rapat paripurna DPRK Aceh Tamiang ke-1 dengan agenda Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBK  Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Drs. Asra bertempat di ruang sidang utama DPRK  Aceh Tamiang  yang, Kamis, 09-09-2021.

Hadir dalam Sidang Paripurna ke – 1 tersebut antara lain: Ketua DPRK Aceh Tamiang Suprianto, ST., Wakil Ketua DPRK Fadlon, SH., Sekretaris Daerah, Drs.Asra, Dandim 0117/Aceh Tamiang yang diwakili Danramil 02/Karang Baru, Kapten Inf M.Lumban Raja, Kapolres Aceh Tamiang diwakili Iptu Triswan Yani, Ketua MPU Aceh Tamiang, Sahrizal.MA, Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang diwakili, Jamaluddin, SH, Ketua MAA Aceh Tamiang diwakili Drs.M.Djuned, Ketua MPD Kabupaten Aceh Tamiang diwakili Syamsul Bahri,SH para Kepala SKPK Kabupten Aceh Tamiang dan Ikatan Mahasiswa Aceh Tamiang sebanyak 25 orang.

Sekwan DPRK Aceh Tamiang,  Rulina Rita, ST l. dalam laporannya mengatakan bahwa
Anggota DPRK Aceh Tamiang yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 18 orang, maka  rapat Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBK  Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 dapat dilaksanakan.

Selanjutnya panduan sidang dan pembukaan rapat diPimpin langsung oleh Ketua DPRK Aceh Tamiang Suprianto, ST. sekaligus membuka Acara Rapat Paripurna DPRK Aceh Tamiang.

Dalam tempat yang sama Sekda Aceh Tamiang Drs. Asra yang mewakili Bupati Aceh Tamiang  Menyampaikan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBK  Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021.

Dalam penyampaiannya Sekdakab Aceh Tamiang Drs. Asra mengatakan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan selain karena dampak pandemi COVID-19 juga terdapat beberapa keadaan yang mengharuskan terjadinya perubahan APBK Aceh Tamiang Tahun anggaran 2021 antara lain yaitu:Perubahan asumsi pendapatan dan belanja daerah, Perubahan pendapatan dari dana bagi hasil bukan pajak, Perubahan Penerimaan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Aceh, Perubahan pembiayaan berdasarkan realisasi perhitungan SILPA dan Pergeseran Program/kegiatan tertentu ke rekening program/kegiatan lain.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang (Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK 07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Selanjutnya dapat kami jelaskan beberapa perubahan tentang Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Perubahan Pembiayaan Deerah.

  1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD).
    Pendapatan Asli Daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp.133.285 019.930 (seratus tiga puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh lima juta sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) diperkirakan  berkurang menjadi Rp.124.159.571.847 (seratus dua puluh empat milyar seratus Iima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).
  2. Dana Perimbangan, Penerimaan dana perimbangan yang semula diproyeksikan sebesar Rp.1.048.307.392.091 (satu triliun empat puluh delapan milyar tiga ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh satu rupiah) diperkirakan berkurang manjadi Rp.1.039.299.543.890 (satu triliun tiga puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh sembilan Juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
  3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah semula diproyeksikan sebesar Rp. 45.299.600.000 (empet puluh Iima milyar dua ratus sembilan puluh sembilan Juta enam ratus ribu rupiah) diperkirakan bertambah menjadi Rp.45.498.942.603, (empat puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga rupia).
  4. Pada Perubahan Kebijakan Belanja Daerah, Belanja Operasi samula ditargetkan sebesar Rp.815.093.466.394 (delapan ratus Ima belas milyar sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang menjadi Rp. 813.019.582.566 (delapan ratus tiga belas milyar sembilan belas juta Iima ratus delapan puluh dua ribu Iima ratus enam puluh enam rupiah.
  5. Dalam belanja modal terjadi perubahan anggaran dari target awal sebesar Rp.162.089.009.267 (seratus enam puluh dua milyar delapan puluh sembilan juta sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) berkurang menjadi sebesar Rp.159.141.358.289 (seratus lima puluh sembilan milyar seratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan ruplah).
  6. Dalam belanja tidak terduga terjadi perubahan anggaran dari target awal sebesar Rp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah) berkurang menjadi sebesar Rp.4.700.389.648 (empat milyar tujuh ratus juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
  7. Dalam betanja transfer tidak terjadi perubahan anggaran dari target awal yaitu sebesar Rp.253.689.436.360 (dua ratus lima puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh anam ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
  8. Pada Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah, Penerimaan Pembiayaan. Penerimasn pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja Penerimaan pembiayaan sebelumnya ditargetkan sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) bertambah menjadi Rp.24.592.708.523 (dua puluh ampat milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu lima ratu dua puluh tiga rupiah.

Bertambahnya penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SILPA yaitu berdasarkan hasil audit yang telah dlakukan oleh Tim BPK RI.

WIWIN SAB

banner 300x250

Pos terkait

banner 300x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *