Bakal Calon Walikota Langsa Dukung Pelaksanaan Pilkada Aceh pada Tahun 2023

  • Whatsapp
Suhaimi SY yang akrab disapa Bang Emiel KC, tokoh muda milenial Kota Langsa. Foto.

Langsa, SAB: Suhaimi SY tokoh muda milenial Kota Langsa turut menyikapi tentang tertundanya Pilkada 2022 di Aceh. Dalam pernyataan persnya Suhaimi SY atau sering disebut Bang Emiel KC ini mendukug Penjadwalan Ulang Pilkada Aceh hingga 2023.

“Karena jadwal 2022 tidak wajib mutlak jika ada aturan lain, dan Aceh boleh tahun 2022 dan boleh juga 2024, tapi karena pemerintah Aceh tidak siap tidak ada pilihan lain dapat digeser ke 2023, sekaligus akan lebih punya waktu bagi masyarakat untuk memilih lebih cerdas dan memiliki waktu menilai figur lebih dalam,”papar Bang Emiel.

Bang Emiel menjelaskan  melihat kondisi kekinian di Aceh, di antara penyebab kemunduran pembangunan Aceh dan meningkatnya kemiskinan, selain karena kesalahan kepemimpinan juga karena umumnya warga Aceh sering terjebak hanya dalam sekedar melihat popularitas yang disebabkan kegiatan kegiatan bantuan sosial jangka pendek daripada kelayakan, pengalaman dan kemampuan seorang calon kepala daerah. Akhirnya rakyat sendiri yang rugi karena sering salah memilih Bupati, Walikota atau Gubernur.

“Padahal Pilkada pertama tahun 2006 di tingkat provinsi menghasilkan kepemimpinan yang ideal dan juga di beberapa Kabupaten/Kota hingga 2012 maupun 2017.  Mungkin hal itu tak terulang lagi, bahkan yang lebih tidak adil lagi, ketika hasil Pilkada Aceh 2017 saja belum dilanjutkan sesuai aturan dan kebutuhan rakyat seperti pengisian Wakil Gubernur sisa jabatan, lalu sekarang beberapa elit politik Aceh mencoba memburu Pilkada lagi di 2022 dan mengkampanyekan menolak Pilkada serentak nasional 2024”, kaji Bang Emiel lebih dalam

Maka tidak akan mudah melaksanakan Pilkada di 2022. Karena itu tepat sekali seperti diusulkan oleh Ketua Umum Partai SIRA, Muhammad Nazar sejak dua bulan lalu secara terbuka ke publik, supaya Aceh fokus untuk menjadwalkan Pilkada di 2023 sehingga ke 23 Kabupaten/ Kota di Aceh dapat ikut sekaligus dan pemerintah pusat dapat menjadikannya sebagai pilot project yang baik untuk Pilkada serentak Nasional.

“Jadi mulailah dari Aceh di 2023 seperti diusulkan mantan Wagub Aceh Muhammad Nazar tersebut, kita mendukung dan itu lebih realistis dan tak bertentangan dengan UU apa pun,” tegas  Suhaimi SY mengakhiri.

Pewarta: Wiwin Hendra

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 300x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *