Aceh Disepelekan. Calon Walikota Langsa Pertanyakan Kemana 13 Anggota DPR RI Asal Aceh?

  • Whatsapp
Suhaimi SY yang beken dipanggil Bang Emiel KC  salah seorang tokoh muda Kota Langsa dan Bakal Calon Walikota Langsa

Kota Langsa, SAB:  Suhaimi SY yang beken dipanggil Bang Emiel KC  salah seorang tokoh muda Kota Langsa dan Bakal Calon Walikota Langsa dalam siaran persnya hari ini mempertanyakan dalam kondisi Aceh yang terpuruk dan disepelekan pusat, kemanakah 13 anggota  DPR RI yang mewakili Rakyat Aceh selama ini?

‘Mengapa untuk merealisasikan MOU Helsinki sampai sekarang ini masih simpang siur belum lagi mengenai pilkada yang akan dilaksanakan tahun 2022 -2027 terancam diundurkan sampai tahun 2024. Ada apakah dibalik ini semua”, tanya Bang Emiel KC penasaran.

Dalam ungkapan Bang Emiel, Revisi Undang-undang Pemilu bukan berarti memusnahkan UU No:11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya pasal-pasal tentang politik, partai poltik lokal dan pemilu.

Sebaliknya, harus tetap dipertahankan, karena merupakan hasil kesepakatan damai bersama antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang tertuang dalam perjanjian damai (MoU) Helsinki, 15 Agustus 2005

Negara jangan meruntuhkan aturan hukum yang telah disepakati dalam MOU Helsinki dan UUPA dan itu, wajib dijaga”.

Bang Emiel meminta elite politik perwakilan Aceh di Jakarta untuk mengutamakan kepentingan Rakyat Aceh, menyelamatkan MoU Helsinki dan UUPA demi NKRI. Tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan Pilkada Aceh ditahun 2022 apalagi diundurkan untuk pilkada serentak pada tahun 2024. Sama dengan mengenyampingkan UUPA dan MoU Helsinki.

“Kita punya payung hukum kekhususan Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Secara regulasi jangan pernah diabaikan.

Untuk diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengaku tetap ingin Pilkada Aceh digelar pada 2022. Pihak legislatif Aceh tetap berpegang pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Bang Emiel mengutip perkataan Ketua Komisi I DPR Aceh Tgk. Muhammad Yunus bahwa  Aceh harus tetap fokus kepada UUPA, kita tidak lagi bicara masalah regulasi. Cuma dalam hal ini, berhubung di pusat ada polemik antara parpol-parpol itu terserah mereka. DPR Aceh tetap komit Pilkada Aceh tetap 2022.

Pilkada per lima tahun dapat ditunda jika ada hal-hal baru yang lebih penting. Penundaan Pilkada tidak mengganggu masa jabatan Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup dan Walkota/Wawalkot yang secara undang-undang diganti setiap lima tahun.

“Sebab ada aturan perundang-undangan lainnya, yaitu jabatan-jabatan tersebut diisi oleh Pj. sampai dilaksanakannya Pilkada dan dilantiknya Kepala Daerah yang baru. Pilkada dalam UU PA juga bukan sesuatu yang lex spesialis (bukan bersifat khsusus) karena ada dalam UU lain yang berlaku nasional’, lanjut Bang Emiel

Disebutkannya klausul Pilkada (pemilihan kepala daerah) dalam MoU Helsinki bukan bahagian kompromi politik sebagai bahagian dari resolusi konflik tetapi itu dimasukkan waktu itu karena di Indonesia secara nasional memang hendak dipaksakan Pilkada tingkat Kab/Kota dan Provinsi secara langsung.

Maka ketika Pilkada Aceh pada 2012 yang lalu yang sempat tertunda berbulan-bulan dari jadwal yang sudah ditetapkan permanen oleh KIP Aceh dan disetujui KPU RI juga akibat adanya potensi konflik bukanlah pelanggaran MoU Helsinki maupun UU PA.

Penjadwalan Pilkada Aceh April 2022 tidaklah salah dari sisi kedisiplinan waktu perlima tahun, jika tidak ada rencana lebih penting lain dari pemerintah. Itu bahagian dari pelaksanaan UU maupun UU PA. Penjadwalan Pilkada serentak oleh pemerintah pada 2024 tidak juga salah karena berbagai pertimbangan kontemporer dan masa depan.

Adanya protes kecil dari beberapa gelintir politisi Aceh terhadap rencana pemerintah untuk jadwal Pilkada 2024 sebenarnya bukan karena melanggar UU PA dan MoU Helsinki, sama sekali bukan, sungguh bukan. Hembusan isu seolah Pilkada 2022 sebagai bahagian MoU Helsinki dan UUPA hanyalah untuk merangsang sentimen sosial. Di dalam hembusan itu ada susupan partai nasional tertentu yang kebetulan khawatir jika seluruh Indonesia Pilkada serentak di 2024 maka akan mengalami kekalahan serius, bahkan memungkinkan tidak akan memenuhi target persyaratan menuju Senayan maupun di posisi Gub/Bup/Walikota. Dikarena dalam UU PA Pilkada juga sama dengan UU lain, yaitu per lima tahun dan jatuhnya di 2022 maka dengan mudah dapat disusupi secara senyap.

Karena itu publik Aceh hingga yang dianggap paham hukum atau ahli hukum di Aceh harus lebih paham, apa yang bersifat khusus dan apa yang tidak dalam UU PA. Sehingga publik yang tak paham hukum tidak digiring terus dalam pemahaman yang salah. Anehnya juga banyak yang selama ini dianggap ahli hukum ikut memprotes dengan klaim yang sama, yaitu melanggar UU PA dan MoU Helsinki.

Perlu diingat juga, selain pembangkitan isu Pilkada 2022 sebagai bahagian mutlak dari UU PA dan MoU Helsinki yang tak dapat dilanggar, juga isu itu dibangkitkan justru untuk melanggar klausul lain dalam UU PA yaitu pengisian Wagub yang justru lebih wajib dan harus tepat jadwal dibandingkan Pilkada.

“Alah hai syedara meutuah, sabe ngeut sabe teungeut ngeut, rugoe panyang sikula tapi lagee hana sikula. Begitulah oran-orang Aceh yang paham setiap klausul UU PA dan MoU Helsinki mengkritik dari sudut kafe dan jambo jaga,”akhir kata dari Bang Emiel KC. (**)

Pewarta: Wiwin Hendra

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 300x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *