Aceh Tamiang Kabupaten Tercepat Penyaluran BLT Dana Desa

  • Whatsapp
MIX DONAL, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Aceh Tamiang.

Kualasimpang, SAB: Kabupaten Aceh Tamiang, menampakkan kinerjanya dan  menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam hal penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, khususnya tahap I periode Januari 2021.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Aceh Tamiang, Mix Donal, Senin (01/2/21).

‘Informasi yang kita terima dari Provinsi, Aceh Tamiang saat ini berada di peringkat pertama Progres Desa terbanyak yang telah melakukan pencairan dana desa Tahap I bulan Januari Tahun 2021,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, sebanyak 50 persen atau 116 kampung telah selesai mencairkan BLT Dana Desa tahap I bulan Januari tahun 2021.

“BLT ini sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional melalui penyaluran kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dengan besaran Rp.300.000 setiap bulannya hingga Desember 2021,” sebutnya.

Pihaknya menargetkan, untuk 96 desa yang belum mencairkan dana desa tahap I akan selesai pada minggu pertama bulan Februari, sementara saat ini sedang diproses di KPPN 36 Kampung lain untuk pencairan dana desa tahap I.

Menurutnya, BLT yang digulirkan Pemerintah, pada hakekatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ditengah Pandemi COVID-19 yang melanda sejak pertama diumumkan pada 27 Maret 2020 lalu.

Masih kata Mix Donal, penyaluran BLT Dana Desa tahun 2021 mengalami adanya data perubahan penerima yaitu sesuai dengan Peraturan Kementrian Tentang Pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2021, No. 222/PMK.07/2020.

“Desa diwajibkan kembali menganggarkan BLT Dana Desa. terhitung dari bulan Januari sampai Desember dengan besaran Rp. 300.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sesuai dgn pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan ( PMK ),” jelasnya.

Mix Donal menjelaskan, KPM penerima BLT Dana Desa 2021 adalah KPM penerima BLT Dana Desa 2020 dengan mempertimbangkan hasil pemutakhiran atau validasi data KPM 2020 berdasarkan beberapa hal diantaranya KPM meninggal dunia, KPM pindah domisili, KPM merupakan penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) seperti, PKH, BPNT, BPUM, atau penerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah daerah dan atau pemerintah pusat.

” Kampung diwajibkan melakukan validasi data Kelompok Penerima Manfaat (KPM),” terangnya.

Pewarta: Wiwin SAB

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 300x250