Qanun Pemerintahan Mukim Harus Menjamin Penguatan Kapasitas Imeum Mukim

  • Whatsapp
Suasana rapat dengar pendapat umum Raqan Pemerintahan Mukim di Gedung DPRK Banda Aceh, Rabu (30/9)

Banda Aceh. SAB Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Banda Aceh kembali menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan para mukim serta berbagai unsur organisasi masyarakat sipil di Kota Banda Aceh. RDPU tersebut digelar untuk menjaring berbagai masukan terkait penyempurnaan Rancangan Qanun (Raqan) Pemerintahan Mukim yang saat ini sedang disusun oleh pihak legislatif. Rapat itu sendiri berlangsung di Gedung DPRK Banda Aceh, Rabu (30/9).

RDPU ini dilakukan untuk menyaring dan menyerap berbagai aspirasi dan masukan dari para mukim dan perwakilan lembaga masyarakat mengenai pemerintahan mukim di Kota Banda Aceh, serta untuk memperkaya materi raqan yang sedang disusun.

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 telah disebutkan bahwa mukim bukan saja sebagai lembaga adat, tapi juga sebagai bagian dari Pemerintahan di Aceh, ujar Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Musriadi Aswad.

“Dalam pertemuan ini banyak hal yang bisa kami serap dari aspirasi para mukim yaitu berdasarkan berbagai pengalaman mereka berhubungan dengan tugas dan fungsi mukim di dalam masyarakat,” jelas Musriadi.

Menurut politisi PAN itu, dengan adanya RDPU tersebut, diharapkan qanun mukim dapat menjadi qanun yang representatif bagi pemerintahan mukim di Banda Aceh, serta bisa menjadi model bagi daerah lain. “Semuanya bertujuan, agar mukim memiliki legalitas formal dalam eksistensinya di tengah masyarakat,” ujar Musriadi.

Ir. T.M. Zulfikar, MP. utusan Yayasan Beudoh Gampong memberi sumbang saran (foto)

Ir. TM Zulfikar, MP.  salah seorang peserta yang mewakili Yayasan Beudoh Gampong menyampaikan bahwa sangat mendukung upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dan Legislatif untuk melakukan penguatan lembaga mukim agar berjaya dan berdaulat seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Meskipun hal itu tidak gampang dan butuh waktu, namun upaya tersebut perlu didukung oleh semua pihak.

“Dalam rancangan qanun, tugas dan fungsi mukim nantinya sangat berat, oleh karena itu jangan cuma diberikan kewajiban saja, tapi tolong diberikan juga anggaran dan penguatan kapasitas yang memadai sehingga ada jaminan mereka nantinya bisa bekerja dengan baik dan maksimal,” tegas Zulfikar.

Sementara itu, Herman Abubakar, Imeum Mukim Kuta Alam, juga menyampaikan beberapa masukan diantaranya harapan agar nantinya para imeum mukim dapat diberikan penguatan dan pengembangan kapasitas yang cukup.

Herman berharap, raqan ini cepat rampung karena menurutnya dengan adanya qanun ini pemerintahan mukim akan punya payung hukum yang jelas, baik itu terkait fungsi, maupun peran pemerintahan mukim itu sendiri, tapi tentunya tetap mengakomodir berbagai saran dan masukan yang ada.

Sebagaimana kita ketahui bahwa mukim berkedudukan sebagai unsur wilayah di bawah kecamatan yang membawahi gabungan dari beberapa Gampong di Kota Banda Aceh untuk menyelenggarakan kegiatan mukim dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah mukim, melestarikan adat beserta adat istiadat setempat, melindungi fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam (SDA) sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam Gampong yang bergabung dalam struktur mukim.

Pertemuan dengan para mukim dan perwakilan organisasi masyarakat sipil tersebut ikut dihadiri, Wakil Ketua DPRK, Isnaini Husda, Wakil Ketua Komisi I Irwansyah, anggota Komisi Iskandar Mahmud dan Syarifah Munira.

Pewarta: TM Zulfikar/Deni Irawan

banner 300x250

Pos terkait

banner 300x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *